Education Management Information System (EMIS) merupakan sistem pendataan nasional yang digunakan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk memantau dan mengevaluasi kondisi pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia. Pada semester genap tahun pelajaran 2024/2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sedang menjalankan proses pemutakhiran data EMIS 4.0, sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan pendidikan berbasis data.
Melalui surat resmi Nomor: SP-32/Set.I/HM/06/2025, Kemenag menekankan bahwa seluruh satuan pendidikan Islam, termasuk madrasah, pesantren, dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum, wajib menyelesaikan Berita Acara Pendataan (BAP) sebelum 30 Juni 2025.
Jadwal Pemutakhiran Data dan Akses Aplikasi EMIS 4.0
Proses pemutakhiran data EMIS 4.0 dimulai sejak Januari 2025 dan berlangsung hingga akhir Juni 2025. Lembaga pendidikan dapat mengakses aplikasi EMIS 4.0 melalui laman resmi:
https://emis.kemenag.go.id/
Seluruh data yang diunggah ke dalam sistem ini harus sesuai kondisi terbaru di lapangan. Artinya, pemutakhiran tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencerminkan realita aktual dari jumlah siswa, guru, fasilitas, hingga kegiatan pendidikan di lembaga masing-masing.
Keterkaitan Data EMIS dengan Aplikasi Lain
Salah satu alasan krusial mengapa pemutakhiran data EMIS sangat penting adalah karena data ini terintegrasi dengan berbagai platform nasional, seperti:
-
PDUM (Pangkalan Data Ujian Madrasah)
-
Raport Digital Madrasah
-
BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
-
SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Bantuan)
-
SIKAP (Sistem Kepegawaian)
-
Simsarpras (Sarana dan Prasarana)
-
Siaga PAI
-
e-Ijazah
-
Integrasi lintas lembaga seperti Dapodik, Dukcapil, BAN-PDM, dan Data Simpeg Kemenag
Dengan demikian, data yang tidak akurat dapat berdampak pada terhambatnya bantuan operasional, distribusi sarpras, dan kebijakan pengembangan lembaga pendidikan.
Konsekuensi Ketidakterlibatan Dalam Pemutakhiran
Pemutakhiran data EMIS bukan hanya sekadar kewajiban administratif. Kemenag secara eksplisit menyebutkan bahwa data ini akan dijadikan basis utama dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan nasional, termasuk:
-
Penyaluran bantuan BOS dan PIP
-
Bantuan operasional untuk pondok pesantren
-
Perencanaan program oleh lembaga lain seperti BPKP, Bappenas, KPK, dan Kemensos
Kepala lembaga, operator madrasah, guru, serta pengawas PAI diharapkan benar-benar memahami konsekuensi jika lalai dalam melakukan pemutakhiran data. Kesalahan atau kelalaian bisa berakibat lembaga tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam program pemerintah.
Statistik Progres Pemutakhiran Data Per 10 Juni 2025
Berdasarkan data yang disampaikan dalam Berita Acara Pendataan, progres pemutakhiran per provinsi menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa provinsi dengan capaian tertinggi:
-
Gorontalo: 84% (222 dari 263 madrasah)
-
Kepulauan Bangka Belitung: 75%
-
Kalimantan Selatan: 74%
Namun, masih banyak daerah dengan progres sangat rendah, seperti:
-
Maluku Utara: 3%
-
Sulawesi Utara: 3%
-
DKI Jakarta: 4%
-
Jawa Tengah: 4%
Dari 34 provinsi, sebagian besar belum mencapai 20%, yang artinya masih ada pekerjaan rumah besar untuk menyukseskan proses pendataan ini sebelum tenggat waktu.
Strategi Mempercepat Proses Pemutakhiran
Untuk meningkatkan angka pelaporan dan akurasi data, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh satuan pendidikan:
-
Pelatihan Operator EMIS
Memberikan pelatihan teknis untuk operator yang bertugas menginput data agar tidak terjadi kesalahan input atau kelalaian pelaporan. -
Monitoring Progres Harian atau Mingguan
Kepala madrasah dan pengawas pendidikan dapat membuat jadwal rutin untuk memeriksa progres input data dan mengidentifikasi hambatan teknis. -
Pendampingan oleh Kemenag Kab/Kota
Kantor Kemenag setempat bisa memberikan asistensi dan supervisi terhadap madrasah atau pondok pesantren yang progresnya rendah. -
Penghargaan dan Sanksi
Mendorong penyelesaian dengan insentif atau sanksi administratif kepada lembaga yang tidak kooperatif.
Peran Kepala Kantor Wilayah dan Stakeholder Terkait
Surat edaran juga menugaskan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi untuk mendistribusikan informasi secara menyeluruh kepada:
-
Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
-
Lembaga pendidikan madrasah
-
Pondok pesantren
-
Guru/Pengawas PAI
Artinya, tanggung jawab tidak berhenti pada satu level, melainkan bersifat berjenjang dan kolaboratif. Tanpa koordinasi lintas struktur, target penyelesaian hingga 30 Juni 2025 akan sulit tercapai.
Kesimpulan
Pemutakhiran data EMIS 4.0 semester genap tahun pelajaran 2024/2025 bukan sekadar formalitas tahunan. Ini adalah landasan utama dalam perumusan kebijakan, alokasi bantuan, dan transparansi tata kelola pendidikan Islam di Indonesia.
Bagi lembaga pendidikan, partisipasi aktif dalam proses ini adalah bentuk tanggung jawab atas keberlanjutan dan keberhasilan sistem pendidikan Islam nasional. Oleh karena itu, seluruh pihak harus segera bertindak, mengevaluasi progres, dan memastikan data yang diinput adalah valid, terkini, dan komprehensif.
Download Surat Edarannya disini
0 Komentar